Oknum polisi pelaku penembakan juru parkir (jukir) Zainal Abidin Nasution segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sayangnya, Polda Sumatera Utara tidak bersedia membeberkan identitas pelakunya. Pelaku penembak Zainal Abidin sudah kita jadikan tersangka dan rencana berkasnya akan segera diserahkan ke kejaksaan,” ungkap Direktur Reskrim Polda Sumut Kombes Pol Agus Andriyanto, kepada wartawan, Jumat (18/2) lalu.
Ditanya siapa oknum polisi yang menjadi tersangka dalam kasus salah tangkap itu,Agus hanya menyebut oknum anggota polisi dari Polsek Medan Kota. “Pokoknya sudah kita jadikan tersangka, karena oknum polisi itu yang menembak,” katanya tanpa membeberkan identitas nama oknum polisi tersebut. Saat ditanya apakah penembakan itu atas perintah Kapoltabes Medan saat itu dijabat Kombes Pol Imam Margono,Agus juga membantahnya.
“Hasil keterangan yang diperoleh, penembakan tidak ada atas perintah Kapoltabes Medan dan Kapolsekta Medan Kota AKP Darwin Ginting serta Kanit Reskrim Polsek Medan Kota,”terangnya. Agus mengungkapkan, penembak Zainal adalah anggota Reskrim Polsek Medan Kota. “Anggota yang menembak dan itu tanpa perintah dari atasannya. Jadi dia yang ditetapkan sebagai tersangka,”terang Agus. Informasi yang diperoleh SINDO, pelaku penembak Zainal Abidin adalah seorang anggota Polsek Medan Kota berinisial Brigadir A. Brigadir A disebut-sebut ikut membawa Zainal Abidin dari Polsek Medan Kota ke kawasan Titi Kuning.
Hal ini dilakukan atas perintah AKP Darwin Ginting yang kala itu menjabat Kapolsekta Medan Kota. AKP Darwing Ginting sendiri kepada penyidik mengaku tidak mengetahui hal itu. Padahal, sebagai atasan, Darwin Ginting harus bertanggungjawab atas kejadian salah tangkap tersebut. “Dia (Darwin Ginting) mengaku tidak tahu,”jelas Agus. Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno menyatakan kasus penembakan Zainal Abidin adalah tindak pidana penganiayaan dan itu termasuk pelanggaran HAM berat. Itu sesuai hasil penyidikan Propam Polda. Kapolda menegaskan kasus ini juga melibatkan mantan Kapolsekta Medan Kota AKP Darwin Ginting selaku atasan Brigadir A kala itu.Oegroseno juga telah memerintahkan untuk mengajukan pidananya mantan Kapolsek Medan Kota itu.
Darwin Ginting disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas eksekusi tembak Zainal yang kini cacat akibat luka tembak di kakinya. Kapolda sebelumnya juga menegaskan perintah tembak kepada masyarakat sipil sudah tidak diperbolehkan lagi. Tindakan yang memerintakan untuk penembakan itu tidak adamaaf lagi. Sekadar mengingatkan, pada 25 Mei 2009, Zainal Abidin ditangkap dari rumahnya dan mengalami penyiksaan dari oknum Polsek Medan Kota. Dia dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Kesuma Wijaya. Metode penangkapan yang digunakan lebih kepada penculikan daripada sebuah penangkapan.
Polisi membawa Zainal dengan sebuah mobil dan berputar-putar keliling kota,bukan langsung menuju kantor polisi. Di sebuah tempat, Zainal diturunkan, dan di dieksekusi tembak. Padahal saat itu Zainal sudah tidak berdaya. Akibatnya, proyektil peluru itu membuatnya terluka seumur hidup. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang Oknum polisi pelaku penembakan juru parkir.
Senin, 21 Februari 2011
Eksistensi Perusahaan Daerah
Eksistensi Perusahaan Daerah (PD) Pasar di Kota Medan masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Butuh gebrakan baru untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Keberadaan mereka tidak sesuai harapan saat dibentuknya perusahaan derah ini puluhan tahun silam. Semisal Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH), PD Pasar, dan PD Pembangunan masih jalan di tempat.
Belakangan yang menjadi sorotan adalah PD Pasar menyusul pemberhentian semua jajaran direksinya. Persoalan yang dihadapi perusahaan ini seperti tidak adanya kontribusi PAD, gaji karyawan di bawah UMK, aset tidak terawat, dan lainnya. Padahal perusahaan daerah ini tidak dilepas begitu saja. Mereka dibekali aset mumpuni atau berpotensi mendatangkan keuntungan besar.
Seperti diketahui perusahaan daerah seperti PD Pasar sangat diharapkan mampu memberikan sumbangsih besar bagi Pemko Medan. Namun,di belakang hari perusahaan ini terpuruk karena salah mengelola manajemen. Manajemen perusahaan daerah tidak sehat. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Persoalan ini berimbas munculnya persoalanpersoalan baru.
Hal lain yang menjai penyebab terpuruknya perusahaan ini adalah dikarenakan terlalu banyak campur tangan pihak tertentu termasuk komisaris perusahaan ke dalam manajemen. Campur tangan komisaris terlalu jauh atau tidak hanya sebatas membuat keputusan. Jumlah karyawan terlalu gemuk,melebihi dibutuhkan. Contoh kecil karyawan PD Pasar mencapai 687 karyawan untuk menangani 52 pasar tradisional dan satu kantor Seketariat.
Alhasil pengeluaran untuk gaji saja mencapai ratusan juta setiap bulannya. Dengan hitungan gaji karyawan per orang Rp600.000 sampai Rp700.000. Begitu juga dengan perusahaan daerah. Selain itu, kesalahan manajemen akibat salah penempatan orang di dalamnya. Mereka yang diangkat menjadi direksi adalah pensiunan PNS yang tidak paham betul jiwa bisnis.Padahal yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki entrepeuner.
Ini kesalahan masa lalu dan sekarang harus dibenahi. Siapa yang salah saya tidak mau sebutkan. Sebab itu masa lalu dan saya tidak mau masuk ke sana. Tugas saya membenahi,” ungkap Ketua Pengawas Perusahaan Daerah yang juga Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis kepada media massa, di Medan baru-baru ini.
Syaiful mengakui semua ini kesalahan manajamen yang menahun di tubuh perusahaan daerah, makanya jangankan memberikan PAD, tapi mereka sendiri merugi. Untuk itulah pembenahan dilakukan paling penting perbaikan internal dulu. ”Karyawan harus ditanamkan sikap memiliki, profesional dan tanggung jawab.Perusahaan sehat mereka yang untung. Gaji naik, dapat pensiun,aset semakin baik dan lainnya. Selama ini yang kurang,” tambah pria yang juga menjabat Plt Dirut PD Pasar ini. Setelah internal semakin baik, maka dirancang program yang bisa menguntungkan perusahaan. Untuk merealisasikan itu tentunya dipilih orang-orang yang punya kemampuan, berjiwa bisnis, dan tekun.
Mereka yang menangani ini harus benar-benar ahli.Pemko Medan sendiri berencana akan merubah sistem perekrutan direktur utama. Pengangkatan tidak asal caplok saja, tapi melalui proses dibenarkan. ”Nanti akan dilakukan uji kelayakan. Mereka memaparkan program apa yang dilakukan untuk meningkatkan perusahan ini. Jika tidak mampu jangan harap dipilih. Ini harus dilakukan kalau memang perusahaaniniinginsehat. Bilatidak mauberubahbisasajadikembalikan lagi menjadi dinas,”tegasnya. Dikembalikannya perusahaan daerah menjadi dinas bukan tidak mungkin. Isu itu telah bergulir lama. Sebagai contoh Dinas Kebersihan yang dulunya perusahan daerah. Dikembalikan menjadi dinas kontrol dan pengawasan semakin mudah. Anggarannya juga bisa ditopang dari APBD.
Bisa saja itu dilakukan, pastinya melalui proses panjang. Tapi, seperti hidup. Bila dimulai dari yang benar, makanya hasil yang baik,”pungkasnya. Untuk itu pengangkatan direktur utama perusahan daerah ini harus melalui mekanisme, penjaringan panjang. Sehingga mereka yang terpilih akan mengangkat orang-orang yang layak dan bisa membantunnya menjalankan program. ”Dialah yang menentukan perangkatnya, tidak lagi komisaris atau pengawas,”tandasnya. Sementara itu, Pengamat ekonomi M Ishak mengatakan, masalah utama yang dihadapai BUMD adalah tidak beraninya pemerintah sebagai pemilik untuk benar-benar menjadikan perusahaan profesioanal.
Akibatnya, pemilihan direksi pun terkadang masih sarat kepentingan pemilik modal.Dengan demikian, direksi tidak bisa bebas mengembangkan perusahaan sebagaimana layaknya perusahaan swasta profesional. ”Kalau direksi kadang tidak memikirkan bagaimana mencari keuntungan.Tapi mereka dipaksa memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan keuntungan perusahaan,” ujarnya. Selain itu, menurut Ishak, nepotisme di BUMN juga masih kental sehingga, pengangkatan pegawai kerap mengedepankan kerabat. Kondisi ini sulit membawa perusahaan profesional. ”Kalau profesional tidak ada istilah saudarasaudara,” ujarnya.
Ishak berharap ke depan pemilihan dan penetapan direksi PDAM benar-benar melalui seleksi yang ketat.Sehingga perusahaan benarbenar dipimpin orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. ”Harus ada standar kelayakan direksi BUMD.Kalau sudah memenuhi persyaratan baru diuji kelayakan dan kepatutan,”ujar akademisi Universitas Negeri Medan ini. Solusi agar BUMD bisa profesional, menurut dia, dengan memberi ruang yang besar bagi pimpinan untuk mengembangkan perusahaan. Sehingga direksi bebas berkerasi untuk kemajuan perusahaan.
Caranya dengan meminimalkan intervensi pemerintah atau kepala daerah sebagai pemilik modal, sebaliknya memaksimalkan peran komisaris dan komite audit. ”Keduanya harus punya kapasitas dan komitmen untuk samasama mengangkat perusahaan untuk lebih baik. Tetapi, komisaris juga harus profesional,”ujarnya. Dia menyarankan pemerintah daerah sudah saatnya mengubah cara pandang bahwa pendapatan asli daerah hanya difokuskan pada pajak dan retribusi. Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya bisa mendapat PAD yang lumayan besar dari bagi hasil BUMD jika benar-benar dikelola dengan baik.
Namun demikian, semangat memberi pelayanan publik yang baik tidak terabaikan. ”Saya yakin BUMD bisa maju, selama pandangan pemeritah daerah bahwa PAD itu tidak hanya dari pajak tapi dari bagi hasil laba perusaahan daerah. Jadi yang penting cara pandangnya diubah dulu,” ujarnya. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang Eksistensi Perusahaan Daerah.
Belakangan yang menjadi sorotan adalah PD Pasar menyusul pemberhentian semua jajaran direksinya. Persoalan yang dihadapi perusahaan ini seperti tidak adanya kontribusi PAD, gaji karyawan di bawah UMK, aset tidak terawat, dan lainnya. Padahal perusahaan daerah ini tidak dilepas begitu saja. Mereka dibekali aset mumpuni atau berpotensi mendatangkan keuntungan besar.
Seperti diketahui perusahaan daerah seperti PD Pasar sangat diharapkan mampu memberikan sumbangsih besar bagi Pemko Medan. Namun,di belakang hari perusahaan ini terpuruk karena salah mengelola manajemen. Manajemen perusahaan daerah tidak sehat. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Persoalan ini berimbas munculnya persoalanpersoalan baru.
Hal lain yang menjai penyebab terpuruknya perusahaan ini adalah dikarenakan terlalu banyak campur tangan pihak tertentu termasuk komisaris perusahaan ke dalam manajemen. Campur tangan komisaris terlalu jauh atau tidak hanya sebatas membuat keputusan. Jumlah karyawan terlalu gemuk,melebihi dibutuhkan. Contoh kecil karyawan PD Pasar mencapai 687 karyawan untuk menangani 52 pasar tradisional dan satu kantor Seketariat.
Alhasil pengeluaran untuk gaji saja mencapai ratusan juta setiap bulannya. Dengan hitungan gaji karyawan per orang Rp600.000 sampai Rp700.000. Begitu juga dengan perusahaan daerah. Selain itu, kesalahan manajemen akibat salah penempatan orang di dalamnya. Mereka yang diangkat menjadi direksi adalah pensiunan PNS yang tidak paham betul jiwa bisnis.Padahal yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki entrepeuner.
Ini kesalahan masa lalu dan sekarang harus dibenahi. Siapa yang salah saya tidak mau sebutkan. Sebab itu masa lalu dan saya tidak mau masuk ke sana. Tugas saya membenahi,” ungkap Ketua Pengawas Perusahaan Daerah yang juga Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis kepada media massa, di Medan baru-baru ini.
Syaiful mengakui semua ini kesalahan manajamen yang menahun di tubuh perusahaan daerah, makanya jangankan memberikan PAD, tapi mereka sendiri merugi. Untuk itulah pembenahan dilakukan paling penting perbaikan internal dulu. ”Karyawan harus ditanamkan sikap memiliki, profesional dan tanggung jawab.Perusahaan sehat mereka yang untung. Gaji naik, dapat pensiun,aset semakin baik dan lainnya. Selama ini yang kurang,” tambah pria yang juga menjabat Plt Dirut PD Pasar ini. Setelah internal semakin baik, maka dirancang program yang bisa menguntungkan perusahaan. Untuk merealisasikan itu tentunya dipilih orang-orang yang punya kemampuan, berjiwa bisnis, dan tekun.
Mereka yang menangani ini harus benar-benar ahli.Pemko Medan sendiri berencana akan merubah sistem perekrutan direktur utama. Pengangkatan tidak asal caplok saja, tapi melalui proses dibenarkan. ”Nanti akan dilakukan uji kelayakan. Mereka memaparkan program apa yang dilakukan untuk meningkatkan perusahan ini. Jika tidak mampu jangan harap dipilih. Ini harus dilakukan kalau memang perusahaaniniinginsehat. Bilatidak mauberubahbisasajadikembalikan lagi menjadi dinas,”tegasnya. Dikembalikannya perusahaan daerah menjadi dinas bukan tidak mungkin. Isu itu telah bergulir lama. Sebagai contoh Dinas Kebersihan yang dulunya perusahan daerah. Dikembalikan menjadi dinas kontrol dan pengawasan semakin mudah. Anggarannya juga bisa ditopang dari APBD.
Bisa saja itu dilakukan, pastinya melalui proses panjang. Tapi, seperti hidup. Bila dimulai dari yang benar, makanya hasil yang baik,”pungkasnya. Untuk itu pengangkatan direktur utama perusahan daerah ini harus melalui mekanisme, penjaringan panjang. Sehingga mereka yang terpilih akan mengangkat orang-orang yang layak dan bisa membantunnya menjalankan program. ”Dialah yang menentukan perangkatnya, tidak lagi komisaris atau pengawas,”tandasnya. Sementara itu, Pengamat ekonomi M Ishak mengatakan, masalah utama yang dihadapai BUMD adalah tidak beraninya pemerintah sebagai pemilik untuk benar-benar menjadikan perusahaan profesioanal.
Akibatnya, pemilihan direksi pun terkadang masih sarat kepentingan pemilik modal.Dengan demikian, direksi tidak bisa bebas mengembangkan perusahaan sebagaimana layaknya perusahaan swasta profesional. ”Kalau direksi kadang tidak memikirkan bagaimana mencari keuntungan.Tapi mereka dipaksa memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan keuntungan perusahaan,” ujarnya. Selain itu, menurut Ishak, nepotisme di BUMN juga masih kental sehingga, pengangkatan pegawai kerap mengedepankan kerabat. Kondisi ini sulit membawa perusahaan profesional. ”Kalau profesional tidak ada istilah saudarasaudara,” ujarnya.
Ishak berharap ke depan pemilihan dan penetapan direksi PDAM benar-benar melalui seleksi yang ketat.Sehingga perusahaan benarbenar dipimpin orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. ”Harus ada standar kelayakan direksi BUMD.Kalau sudah memenuhi persyaratan baru diuji kelayakan dan kepatutan,”ujar akademisi Universitas Negeri Medan ini. Solusi agar BUMD bisa profesional, menurut dia, dengan memberi ruang yang besar bagi pimpinan untuk mengembangkan perusahaan. Sehingga direksi bebas berkerasi untuk kemajuan perusahaan.
Caranya dengan meminimalkan intervensi pemerintah atau kepala daerah sebagai pemilik modal, sebaliknya memaksimalkan peran komisaris dan komite audit. ”Keduanya harus punya kapasitas dan komitmen untuk samasama mengangkat perusahaan untuk lebih baik. Tetapi, komisaris juga harus profesional,”ujarnya. Dia menyarankan pemerintah daerah sudah saatnya mengubah cara pandang bahwa pendapatan asli daerah hanya difokuskan pada pajak dan retribusi. Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya bisa mendapat PAD yang lumayan besar dari bagi hasil BUMD jika benar-benar dikelola dengan baik.
Namun demikian, semangat memberi pelayanan publik yang baik tidak terabaikan. ”Saya yakin BUMD bisa maju, selama pandangan pemeritah daerah bahwa PAD itu tidak hanya dari pajak tapi dari bagi hasil laba perusaahan daerah. Jadi yang penting cara pandangnya diubah dulu,” ujarnya. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang Eksistensi Perusahaan Daerah.
Minyak tanah (minah) lagi-lagi langka dan mahal
Minyak tanah (minah) lagi-lagi langka dan mahal di Kota Padangsidimpuan. Pemerintah Kota (Pemko) setempat didesak bertindak cepat mengantisipasi masalah tersebut sehingga masyarakat tidak resah. Berdasarkan informasi yang dihimpun media massa, harga minah di Kota Padangsidimpuan saat ini berkisar antara Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Sementara harga eceran tertinggi (HET) minah di Kota Padangsidimpuan hanya Rp3.200 per liter.
Salah seorang ibu rumah tangga Bauriah Nasution,35, warga Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, mengaku kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga minah. Setiap hari, dia harus berkeliling ke beberapa kedai dan pasar agar bisa mendapatkan minah untuk kebutuhan memasak. “Sekarang harga minah di kelurahan kami sudah mencapai Rp6.000 per liter. Namun, harga itu setiap saat bisa berubah dan biasanya lebih mahal.
Kemarin menjelang tahun baru 2011 saja, harganya sempat mencapai Rp8.000 per liter,”tandasnya. Tingginya harga dan kelangkaan minah diduga akibat permainan agen. Soalnya, jumlah minah yang ada di tingkat pengecer sangat sedikit. Para agen ditengarai sengaja hanya memberikan sedikit jatah minah kepada pengecer dan sisanya ditimbun untuk selanjutnya dijual keluar Kota Salak itu. Sesuai data yang diperoleh SINDO,jumlah agen minah di Kota Padangsidimpuan lima orang, yaitu Muncong,Sati Batubara,Akarimto, Nelly Siregar,dan Hasibuan. Kelimanya sama-sama memiliki pangkalan dan pengecer yang tersebar di enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Kepala Bagian Humas dan Arsip Pemko Padangsidimpuan Ahmad Bestari Lubis mengatakan,pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Pengelolaan Pasar (Disperindagkoppas) setempat juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengawasi distribusi minah di lapangan. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Selain itu, Pemko bekerja sama dengan Pertamina juga telah menjalankan program nasional, yakni konversi minah ke gas elpiji. Namun, hal itu juga belum berjalan. Masyarakat sepertinya enggan menggunakan kompor gas elpiji karena takut tabungnya meledak,” tutur Ahmad Bestari Lubis kepada SINDO,kemarin. Meskipun demikian, Bestari mengatakan pihaknya tidak akan putus asa.
Disperidagkoppas Pemko Padangsidimpuan akan terus melakukan pengawasan dan menyosialisasikan penggunaan kompor gas elpiji untuk menyukseskan program konversi minah.“Sebab, mau tidak mau, perlahan namun pasti, pemerintah pusat akan mencabut subsidi minah dan akan menghentikan peredaran minah ke masyarakat,”tandasnya. Sementara itu,Ketua Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan Ashari Harahap mengatakan akan tetap mendorong Pemko Padangsidimpuan untuk mencari solusi atas kelangkaan dan mahalnya harga minah. Sebab, dia menduga kondisi itu terjadi karena permainan agen dan lemahnya pengawasan dari Pemko.
Dia juga berharap agar Pemko Padangsidimpuan tidak terlalu memaksakan penggunaan kompor gas elpiji kepada masyarakat. Soalnya, masyarakat saat ini masih trauma menggunakannya karena banyaknya pemberitaantentangtabunggas elpiji isi 3 kilogram yang meledak. “Kita kan sudah sama-sama melihat dan menonton di layar televisi begitu banyak masyarakat yang sudah menjadi korban akibat ledakan tabung gas elpiji. Jadi masyarakat masih trauma,”tuturnya. Sedangkan menyangkut kelangkaan dan mahalnya minah, Ashari mengatakan, sebenarnya persoalan itu sangat mudah diatasi. Pemko cukup memanggil kelima agen dan pemilik pangkalan minah.
Kemudian, menanyakan jumlah pasokan minah yang mereka terima serta melakukan pengawasan dalam pendistribusiannya hingga ke tingkat pengecer. Jika hal itu sudah dilakukan, dia yakin minah tidak akan pernah langka dan harganya kembali stabil sesuai HET yang berlaku di Kota Padangsidimpuan. “Kami sudah pernah meminta data dari Pertamina berapa jumlah pasokan minah untuk Kota Padangsidimpuan. Dari dari itu jelas terlihat bahwa pasokan minah itu cukup jika hanya dijual kepada masyarakat di sini,”paparnya. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang Minyak tanah (minah) lagi-lagi langka dan mahal.
Salah seorang ibu rumah tangga Bauriah Nasution,35, warga Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, mengaku kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga minah. Setiap hari, dia harus berkeliling ke beberapa kedai dan pasar agar bisa mendapatkan minah untuk kebutuhan memasak. “Sekarang harga minah di kelurahan kami sudah mencapai Rp6.000 per liter. Namun, harga itu setiap saat bisa berubah dan biasanya lebih mahal.
Kemarin menjelang tahun baru 2011 saja, harganya sempat mencapai Rp8.000 per liter,”tandasnya. Tingginya harga dan kelangkaan minah diduga akibat permainan agen. Soalnya, jumlah minah yang ada di tingkat pengecer sangat sedikit. Para agen ditengarai sengaja hanya memberikan sedikit jatah minah kepada pengecer dan sisanya ditimbun untuk selanjutnya dijual keluar Kota Salak itu. Sesuai data yang diperoleh SINDO,jumlah agen minah di Kota Padangsidimpuan lima orang, yaitu Muncong,Sati Batubara,Akarimto, Nelly Siregar,dan Hasibuan. Kelimanya sama-sama memiliki pangkalan dan pengecer yang tersebar di enam kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Kepala Bagian Humas dan Arsip Pemko Padangsidimpuan Ahmad Bestari Lubis mengatakan,pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Pengelolaan Pasar (Disperindagkoppas) setempat juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengawasi distribusi minah di lapangan. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Selain itu, Pemko bekerja sama dengan Pertamina juga telah menjalankan program nasional, yakni konversi minah ke gas elpiji. Namun, hal itu juga belum berjalan. Masyarakat sepertinya enggan menggunakan kompor gas elpiji karena takut tabungnya meledak,” tutur Ahmad Bestari Lubis kepada SINDO,kemarin. Meskipun demikian, Bestari mengatakan pihaknya tidak akan putus asa.
Disperidagkoppas Pemko Padangsidimpuan akan terus melakukan pengawasan dan menyosialisasikan penggunaan kompor gas elpiji untuk menyukseskan program konversi minah.“Sebab, mau tidak mau, perlahan namun pasti, pemerintah pusat akan mencabut subsidi minah dan akan menghentikan peredaran minah ke masyarakat,”tandasnya. Sementara itu,Ketua Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan Ashari Harahap mengatakan akan tetap mendorong Pemko Padangsidimpuan untuk mencari solusi atas kelangkaan dan mahalnya harga minah. Sebab, dia menduga kondisi itu terjadi karena permainan agen dan lemahnya pengawasan dari Pemko.
Dia juga berharap agar Pemko Padangsidimpuan tidak terlalu memaksakan penggunaan kompor gas elpiji kepada masyarakat. Soalnya, masyarakat saat ini masih trauma menggunakannya karena banyaknya pemberitaantentangtabunggas elpiji isi 3 kilogram yang meledak. “Kita kan sudah sama-sama melihat dan menonton di layar televisi begitu banyak masyarakat yang sudah menjadi korban akibat ledakan tabung gas elpiji. Jadi masyarakat masih trauma,”tuturnya. Sedangkan menyangkut kelangkaan dan mahalnya minah, Ashari mengatakan, sebenarnya persoalan itu sangat mudah diatasi. Pemko cukup memanggil kelima agen dan pemilik pangkalan minah.
Kemudian, menanyakan jumlah pasokan minah yang mereka terima serta melakukan pengawasan dalam pendistribusiannya hingga ke tingkat pengecer. Jika hal itu sudah dilakukan, dia yakin minah tidak akan pernah langka dan harganya kembali stabil sesuai HET yang berlaku di Kota Padangsidimpuan. “Kami sudah pernah meminta data dari Pertamina berapa jumlah pasokan minah untuk Kota Padangsidimpuan. Dari dari itu jelas terlihat bahwa pasokan minah itu cukup jika hanya dijual kepada masyarakat di sini,”paparnya. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang Minyak tanah (minah) lagi-lagi langka dan mahal.
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik (BPS) Asahan mengkhawatirkan hingga Maret 2011 harga beras tetap tidak terkendalikan. Diperkirakan harga beras akan menembus level Rp 10.000 per kilogram jika pada Maret 2011 mendatang panen raya tidak terjadi secara merata di Asahan dan Kabupaten Batubara. Kepala BPS Asahan Dwi Pranoto mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan harga beras masih cukup tinggi antara Rp8.400 –9.000 per kilogram. Pihaknya memperhitungkan harga ini telah mencapai kenaikan sebesar 20-30% dari harga beras sejak empat bulan lalu karena harga kebutuhan pokok ini terus mengalami fluktuasi kenaikan. ”Kalau kami memperhitungkan hingga Maret 2011, jika panen terjadi tidak merata, harga beras akan menembus Rp10.000 per kilo gram,”ujarnya.
BPS juga memprediksi harga beras tidak akan mengalami penurunan ke level harga semula,(harga sebelum kenaikan) apalagi mengingat situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini. Menurutnya,kenaikan harga beras telah menurunkan daya beli masyarakat terutama terhadap buruh yang berpenghasilan tetap, dan pekerja di sektor-sektor non formil. Kenaikan harga beras tidak diikuti dengan peningkatan penghasilan. Dia mengkhawatirkan akibat turunnya daya beli,akan menurunkan tingkat asupan gizi makanan. Apalagi dengan mengingat kondisi ekonomi masyarakat Asahan yang masih cukup banyak dibawah rata-rata garis kemiskinan.Terutamadidaerah-daerah pesisir pantai yang hanya mengharapkan satu-satunya sumber mata pencaharian dari hasil laut.
”Kita memang belum ada survei tentang dampak kenaikan harga beras terhadap tingkat asupan makanan, tapi dampak kenaikan harga beras ini tentu saja tidak sulit untuk diprediksi. Kalau survei dilakukan pasti tidak menutup kemungkinan ada warga yang terpaksa mengurangi konsumsi asupan makanan akibat situasi harga beras yang masih terus mengalami kenaikan,”ujar dia. Dwi menyatakan, penurunan daya beli akan mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi beras perkapita masyarakat. Karena menurutnya berbeda halnya dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski berdampak kepada semua sektor, akan tetapi juga turut menaikkan tingkat pendapatan masyarakat.
Mengacu kepada hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2010,tingkat konsumsi beras per kapita masyarakat Sumatera Utara (Sumut) mencapai 134 kilogram per kapita.Jika kenaikan harga beras di Asahan tidak terkendali, tentu saja menurut dia akan menurunkan tingkat konsumsi beras perkapita.”Penurunan asupan makanan akan tidak terjadi jika pemerintah berhasil dalam program diversifikasi makanan, akan tetapi masalahnya hingga saat ini masyarakat masih bergantung kepada beras,”papar dia. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi penurunan tingkat asupan makanan dengan kebijakan operasi pasar murni (OPM) oleh Bulog.
Setidaknya menurut Dwi, OPM beras yang tengah dilakukan Bulog saat ini harus berlangsung hingga Maret 2011, agar harga beras setidaknya bisa bertahan di level Rp9.000 per kilo gram. Menurut dia, untuk mengantisipasi kenaikan harga beras pemkab bisa berperan dengan menyalurkan beras bersubsidi. Sementara itu disaat harga beras naik, namun renovasi ruang kerja gedung utama Kantor Bupati Asahan menelan anggaran Rp 1 miliar. DPRD Asahan mengkritik kebijakan itu.Kritikan itu diantaranya disampaikan Ketua Komisi A DPRD Asahan, Bunyaddin. Sementara harga beras naik, tapi kenapa renovasi ruang keja bupati sampai Rp1 miliar,”gerutu Bunyaddin. Demikian catatan nokia.grandong.com tentang Badan Pusat Statistik.
BPS juga memprediksi harga beras tidak akan mengalami penurunan ke level harga semula,(harga sebelum kenaikan) apalagi mengingat situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini. Menurutnya,kenaikan harga beras telah menurunkan daya beli masyarakat terutama terhadap buruh yang berpenghasilan tetap, dan pekerja di sektor-sektor non formil. Kenaikan harga beras tidak diikuti dengan peningkatan penghasilan. Dia mengkhawatirkan akibat turunnya daya beli,akan menurunkan tingkat asupan gizi makanan. Apalagi dengan mengingat kondisi ekonomi masyarakat Asahan yang masih cukup banyak dibawah rata-rata garis kemiskinan.Terutamadidaerah-daerah pesisir pantai yang hanya mengharapkan satu-satunya sumber mata pencaharian dari hasil laut.
”Kita memang belum ada survei tentang dampak kenaikan harga beras terhadap tingkat asupan makanan, tapi dampak kenaikan harga beras ini tentu saja tidak sulit untuk diprediksi. Kalau survei dilakukan pasti tidak menutup kemungkinan ada warga yang terpaksa mengurangi konsumsi asupan makanan akibat situasi harga beras yang masih terus mengalami kenaikan,”ujar dia. Dwi menyatakan, penurunan daya beli akan mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi beras perkapita masyarakat. Karena menurutnya berbeda halnya dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski berdampak kepada semua sektor, akan tetapi juga turut menaikkan tingkat pendapatan masyarakat.
Mengacu kepada hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2010,tingkat konsumsi beras per kapita masyarakat Sumatera Utara (Sumut) mencapai 134 kilogram per kapita.Jika kenaikan harga beras di Asahan tidak terkendali, tentu saja menurut dia akan menurunkan tingkat konsumsi beras perkapita.”Penurunan asupan makanan akan tidak terjadi jika pemerintah berhasil dalam program diversifikasi makanan, akan tetapi masalahnya hingga saat ini masyarakat masih bergantung kepada beras,”papar dia. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi penurunan tingkat asupan makanan dengan kebijakan operasi pasar murni (OPM) oleh Bulog.
Setidaknya menurut Dwi, OPM beras yang tengah dilakukan Bulog saat ini harus berlangsung hingga Maret 2011, agar harga beras setidaknya bisa bertahan di level Rp9.000 per kilo gram. Menurut dia, untuk mengantisipasi kenaikan harga beras pemkab bisa berperan dengan menyalurkan beras bersubsidi. Sementara itu disaat harga beras naik, namun renovasi ruang kerja gedung utama Kantor Bupati Asahan menelan anggaran Rp 1 miliar. DPRD Asahan mengkritik kebijakan itu.Kritikan itu diantaranya disampaikan Ketua Komisi A DPRD Asahan, Bunyaddin. Sementara harga beras naik, tapi kenapa renovasi ruang keja bupati sampai Rp1 miliar,”gerutu Bunyaddin. Demikian catatan nokia.grandong.com tentang Badan Pusat Statistik.
DPRD Pematang siantar
DPRD Pematang siantar akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sebesar Rp 606,537 miliar pada Sabtu (19/2) menjelang tengah malam kemarin. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pematang siantar Marulitua Hutapea itu dihadiri langsung Wali Kota Hulman Sitorus, Wakil Wali Kota Koni Ismail Siregar, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pematang siantar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Alberd Sianipar SIK dan unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta para anggota DPRD Kota itu.
Pengesahan APBD dilakukan setelah lima juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD yang diajukan Pemko Pematangsiantar. Ketua DPRD Marulitua Hutapea mengatakan, APBD Kota Pematangsiantar sebesar Rp606,537 miliar itu terdiri dari pendapatan daerah Rp581,041 miliar atau defisit sebesar Rp25,495 miliar.
Kemudian untuk belanja tidak langsung atau biaya rutin sebesar Rp384,032 miliar dan belanja langsung atau pembangunan sebesar Rp222,504 miliar. Sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp43,493 miliar, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 428,493 miliar, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp108, 950 miliar. Untuk pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp28,014 miliar, dan pengeluaran daerah sebesar Rp2,518 miliar. Jumlah pembiayaan netto Rp 25,495 miliar. ”Setelah disahkan oleh DPRD, proses selanjutnya APBD itu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk diverifikasi dan dievaluasi sebelum dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar,” papar Marulitua.
Sementara itu, sebelumnya juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Pematangsiantar Rudolf Hutabarat mengatakan, meskipun fraksinya menerima pengajuan RAPBD tahun 2011, mereka tetap akan melakukan koreksi dan masukan terhadap APBD. Ke depan, Fraksi Demokrat berharap agar APBD yang diajukan lebih berpihak kepada rakyat sehingga visi misi menjadikan Siantar Mantap, Maju, dan Jaya tidak hanya sekedar slogan. ”Belanja tidak langsung yang mencapai Rp 384.032.658.839 dibandingkan dengan belanja langsung sebesar Rp222.504.974.94 menunjukkan keberpihakan kepada rakyat masih sangat rendah.
Seharusnya Pemko lebih menerapkan asas perimbangan,”tandas Rudolf. Wali Kota Hulman Sitorus mengatakan, dengan telah disahkannya APBD Kota Pematangsiantar tahun 2011, maka berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Siantar. Dia meminta seluruh SKPD yang memiliki anggaran agar selektif dan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang sudah digariskan. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang DPRD Pematang siantar.
Pengesahan APBD dilakukan setelah lima juru bicara fraksi menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD yang diajukan Pemko Pematangsiantar. Ketua DPRD Marulitua Hutapea mengatakan, APBD Kota Pematangsiantar sebesar Rp606,537 miliar itu terdiri dari pendapatan daerah Rp581,041 miliar atau defisit sebesar Rp25,495 miliar.
Kemudian untuk belanja tidak langsung atau biaya rutin sebesar Rp384,032 miliar dan belanja langsung atau pembangunan sebesar Rp222,504 miliar. Sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp43,493 miliar, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 428,493 miliar, serta pendapatan lain-lain sebesar Rp108, 950 miliar. Untuk pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp28,014 miliar, dan pengeluaran daerah sebesar Rp2,518 miliar. Jumlah pembiayaan netto Rp 25,495 miliar. ”Setelah disahkan oleh DPRD, proses selanjutnya APBD itu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk diverifikasi dan dievaluasi sebelum dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar,” papar Marulitua.
Sementara itu, sebelumnya juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Pematangsiantar Rudolf Hutabarat mengatakan, meskipun fraksinya menerima pengajuan RAPBD tahun 2011, mereka tetap akan melakukan koreksi dan masukan terhadap APBD. Ke depan, Fraksi Demokrat berharap agar APBD yang diajukan lebih berpihak kepada rakyat sehingga visi misi menjadikan Siantar Mantap, Maju, dan Jaya tidak hanya sekedar slogan. ”Belanja tidak langsung yang mencapai Rp 384.032.658.839 dibandingkan dengan belanja langsung sebesar Rp222.504.974.94 menunjukkan keberpihakan kepada rakyat masih sangat rendah.
Seharusnya Pemko lebih menerapkan asas perimbangan,”tandas Rudolf. Wali Kota Hulman Sitorus mengatakan, dengan telah disahkannya APBD Kota Pematangsiantar tahun 2011, maka berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Siantar. Dia meminta seluruh SKPD yang memiliki anggaran agar selektif dan menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang sudah digariskan. Demikian catatan online nokia.grandong.com tentang DPRD Pematang siantar.
Sabtu, 12 Februari 2011
Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian lebih kepada Sumsel. Bahkan negara adikuasa itu siap bekerjasama dengan Sumsel diberbagai bidang.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Stanley Harsha beserta rombongan di Griya Agung, Kamis (10/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Konjen AS Stanley Harsha menyampaikan pesan dari Duta Besar AS di Indonesia yang menyatakan AS siap bekerjasama diberbagai bidang dengan Provinsi Sumsel. Tidak hanya dibidang perdagangan, pertambangan, pariwisata dan industri, kerjasama bidang olahraga dan pendidikan pun ditawarkan pihak AS. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan Konjen AS ke Sumsel ini.
Ini artinya Sumsel merupakan salah satu daerah yang dilirik AS untuk berinvestasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sumsel,”ujar Alex seusai menerima kunjungan Konjen AS. Jika tidak ada halangan, lanjut Alex, pada bulan April mendatang, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel akan datang ke Sumsel guna melakukan penjajakan kerjasama dengan Sumsel. ”Nanti mereka juga akan mengadakan lomba entrepreneurship challengger untuk mahasiswa se-Sumsel. Lomba ini akan dibuka langsung Dubes AS untuk Indonesia,”terang Alex. Sementara itu Asisten Bidang III Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menambahkan, Pemprov Sumsel akan menindaklanjuti pertemuan dengan Konjen AS tersebut.
”Kontribusi AS selama ini di Sumsel cukup baik, khususnya di bidang pendidikan.Mereka setiap tahun mengirim tiga sampai empat tenaga pendidik mereka untuk mengajar di universitas di Sumsel. Kita harapkan kerjasama ini akan terus berjalan dengan baik, terlebih untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkap Aidit kemarin di Kantor Pemprov Sumsel.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Stanley Harsha beserta rombongan di Griya Agung, Kamis (10/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Konjen AS Stanley Harsha menyampaikan pesan dari Duta Besar AS di Indonesia yang menyatakan AS siap bekerjasama diberbagai bidang dengan Provinsi Sumsel. Tidak hanya dibidang perdagangan, pertambangan, pariwisata dan industri, kerjasama bidang olahraga dan pendidikan pun ditawarkan pihak AS. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan Konjen AS ke Sumsel ini.
Ini artinya Sumsel merupakan salah satu daerah yang dilirik AS untuk berinvestasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sumsel,”ujar Alex seusai menerima kunjungan Konjen AS. Jika tidak ada halangan, lanjut Alex, pada bulan April mendatang, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel akan datang ke Sumsel guna melakukan penjajakan kerjasama dengan Sumsel. ”Nanti mereka juga akan mengadakan lomba entrepreneurship challengger untuk mahasiswa se-Sumsel. Lomba ini akan dibuka langsung Dubes AS untuk Indonesia,”terang Alex. Sementara itu Asisten Bidang III Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menambahkan, Pemprov Sumsel akan menindaklanjuti pertemuan dengan Konjen AS tersebut.
”Kontribusi AS selama ini di Sumsel cukup baik, khususnya di bidang pendidikan.Mereka setiap tahun mengirim tiga sampai empat tenaga pendidik mereka untuk mengajar di universitas di Sumsel. Kita harapkan kerjasama ini akan terus berjalan dengan baik, terlebih untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkap Aidit kemarin di Kantor Pemprov Sumsel.
Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian lebih kepada Sumsel. Bahkan negara adikuasa itu siap bekerjasama dengan Sumsel diberbagai bidang.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Stanley Harsha beserta rombongan di Griya Agung, Kamis (10/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Konjen AS Stanley Harsha menyampaikan pesan dari Duta Besar AS di Indonesia yang menyatakan AS siap bekerjasama diberbagai bidang dengan Provinsi Sumsel. Tidak hanya dibidang perdagangan, pertambangan, pariwisata dan industri, kerjasama bidang olahraga dan pendidikan pun ditawarkan pihak AS. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan Konjen AS ke Sumsel ini.
Ini artinya Sumsel merupakan salah satu daerah yang dilirik AS untuk berinvestasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sumsel,”ujar Alex seusai menerima kunjungan Konjen AS. Jika tidak ada halangan, lanjut Alex, pada bulan April mendatang, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel akan datang ke Sumsel guna melakukan penjajakan kerjasama dengan Sumsel. ”Nanti mereka juga akan mengadakan lomba entrepreneurship challengger untuk mahasiswa se-Sumsel. Lomba ini akan dibuka langsung Dubes AS untuk Indonesia,”terang Alex. Sementara itu Asisten Bidang III Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menambahkan, Pemprov Sumsel akan menindaklanjuti pertemuan dengan Konjen AS tersebut.
”Kontribusi AS selama ini di Sumsel cukup baik, khususnya di bidang pendidikan.Mereka setiap tahun mengirim tiga sampai empat tenaga pendidik mereka untuk mengajar di universitas di Sumsel. Kita harapkan kerjasama ini akan terus berjalan dengan baik, terlebih untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkap Aidit kemarin di Kantor Pemprov Sumsel.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat, Stanley Harsha beserta rombongan di Griya Agung, Kamis (10/2) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Konjen AS Stanley Harsha menyampaikan pesan dari Duta Besar AS di Indonesia yang menyatakan AS siap bekerjasama diberbagai bidang dengan Provinsi Sumsel. Tidak hanya dibidang perdagangan, pertambangan, pariwisata dan industri, kerjasama bidang olahraga dan pendidikan pun ditawarkan pihak AS. “Kita sangat menyambut baik dengan adanya kunjungan Konjen AS ke Sumsel ini.
Ini artinya Sumsel merupakan salah satu daerah yang dilirik AS untuk berinvestasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sumsel,”ujar Alex seusai menerima kunjungan Konjen AS. Jika tidak ada halangan, lanjut Alex, pada bulan April mendatang, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel akan datang ke Sumsel guna melakukan penjajakan kerjasama dengan Sumsel. ”Nanti mereka juga akan mengadakan lomba entrepreneurship challengger untuk mahasiswa se-Sumsel. Lomba ini akan dibuka langsung Dubes AS untuk Indonesia,”terang Alex. Sementara itu Asisten Bidang III Kesra Pemprov Sumsel Aidit Aziz menambahkan, Pemprov Sumsel akan menindaklanjuti pertemuan dengan Konjen AS tersebut.
”Kontribusi AS selama ini di Sumsel cukup baik, khususnya di bidang pendidikan.Mereka setiap tahun mengirim tiga sampai empat tenaga pendidik mereka untuk mengajar di universitas di Sumsel. Kita harapkan kerjasama ini akan terus berjalan dengan baik, terlebih untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ungkap Aidit kemarin di Kantor Pemprov Sumsel.
Langganan:
Postingan (Atom)